Diare dan Sanitasi, Lebih dari Sekadar Membangun Septic Tank

Di Indonesia, 50 dari 1.000 bayi meninggal sebelum menginjak usia lima tahun. Berbagai macam penyakit muncul sebagai penyebab. Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) menduduki peringkat pertama. Sementara di posisi kedua adalah diare. Dari data tahunan, tingkat kematian balita akibat diare mencapai 100.000 jiwa per-tahun. Per hari? 273 balita! Per jam? 11 nyawa balita! Di dunia, diare adalah pembunuh balita tertinggi.

Dibandingkan dengan ISPA, diare relatif lebih mudah dicegah dengan perilaku hidup bersih. Diare disebarkan melalui makanan, air dan tangan yang tercemar bakter e-coli. Jadi, sebenarnya, diare mudah dicegah dan diobati. Sementara itu, upaya yang dilakukan pemerintah masih belum menunjukkan penurunan signifikan pada kejadian diare. Pada 2005, tercatat 20 Kejadian Luar Biasa Diare di 11 provinsi di Indonesia. Angka ini cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Yang juga cukup unik, angka penderita diare mengalami kenaikan tajam memasuki musim penghujan. Apalagi ketika pasca bencana banjir melanda.

Dari skema penyebaran diare dan pencegahannya, dapat terlihat sumber dari segala sumber diare adalah tinja. Maka dari itu solusi praktis pencegahan diare adalah adanya sistem sanitasi yang baik. Musim penghujan (dan banjir) ternyata berperan untuk membawa e-coli dari tinja yang ada akibat sistem sanitasi yang buruk.

Tidak pernah jauh dari tinja

Sistem sanitasi di Indonesia, harus diakui, masih jauh dari sekadar mimpi menjadi lebih baik. Jakarta, misalnya, patut dicatat di Guinness’ Book of Record sebagai kota dengan sejuta septic tank. Bagaimana tidak, permukiman di perkotaan di Indonesia masih menggunakan sistem sanitasi yang masih sangat individualistis. Satu rumah satu septic tank. Urusan tinja pun menjadi kompleks saat penduduk kota terus bertambah pesat. Permukiman pun menjadi semakin padat penduduk.

Kebanyakan orang menganggap urusan pengelolahan tinja sudah tuntas ketika tiap rumah memiliki jamban yang terhubung dengan septic tank. Namun, permasalahan pengelolaan tinja tidak semudah itu dituntaskan oleh sistem septic tank individu macam ini. Kondisi permukiman padat penduduk di kota besar, seperti Surabaya dan Medan, apalagi Jakarta membutuhkan solusi yang lebih dari sekadar membangun septic tank di setiap rumah.

Data Bappenas (2006) menyebutkan, lebih dari 60% permukiman di perkotaan di Indonesia memiliki sumur dan septic tank yang jaraknya tidak lebih dari 10 meter. Padatnya permukiman penduduk memaksa letak septic tank berhimpitan dengan sumur di suatu kawasan. Kondisi seperti ini hanya semakin memperburuk kualitas air tanah yang dikonsumsi oleh manusia di sebuah wilayah akibat tercemar oleh tinja. Padahal beberapa penyakit menyebar melalui tinja. Antara lain: tifus, kolera, hepatitis A, polio, serta—yang sedang menjadi pembicaraan kita—diare.

Standar Nasional Indonesia (SNI) hanya menyebutkan standar konstruksi septic tank. Belum sampai pada regulasi yang membatasi jumlah septic tank per-satuan luas kawasan. Karenanya, dengan adanya ketentuan tiap rumah wajib memiliki septic tank-nya sendiri, bisa dibayangkan berapa banyak jumlah septic tank di suatu permukiman padat penduduk. Tidak hanya banyak, tapi juga saling berdekatan satu-sama-lain.

Melihat carut-marut sanitasi, cukup menjelaskan pembengkakan wabah diare ketika musim penghujan tiba. Infiltrasi air hujan ke tanah, bercampur dengan black water dari septic tank yang tidak sempurna, masuk ke sumur-sumur resapan di sekitarnya. Padahal sumur itu, menjadi sumber air konsumsi dari warga. Bisa dibayangkan bagaimana berbagai bakteri penyebab penyakit yang dibawa oleh air yang tercemar tinja masuk ke setiap perut manusia yang mengkonsumsinya. Dari sini kita melihat ada permasalahan serius dari sistem pengelolaan tinja berbasis individual yang sudah kadung dikenal dan diterapkan masyarakat.

Teknologi pengelolaan tinja di negara maju, sebenarnya, sudah mulai menggunakan teknologi sanitasi berbasis komunal. Bahkan beberapa kota di Indonesia, seperti Bandung, Cirebon, Yogyakarta dan Solo, cukup puas menikmati sanitasi berbasis komunal yang dibangun sejak tahun 1910 pada jaman Pemerintahan Belanda. Namun permasalahan kita bukan sekadar membangun infrastruktur sanitasi berbasis komunal, berupa sewerage system. Tantangannya jauh lebih berat dari itu, membangun persepsi masyarakat bahwa tinja bukan lagi urusan privat, melainkan telah menjadi urusan publik.

Mengubah persepsi tentang tinja

Bagi kebanyakan orang, tinja masih dianggap sebagai sisa/kotoran yang tidak berguna. Mengandung penyakit dan permasalahan besar lain. Namun tinja juga bisa berguna bagi manusia jika diolah dengan tepat. Saban hari, setiap orang menghasilkan setidaknya 150 – 200 gr tinja. Jika penduduk Indonesia mencapai 200 juta jiwa, maka setiap hari minimal 35 juta ton tinja diproduksi. Dan tidak sampai 1 persen yang dimanfaatkan kembali. Padahal dengan teknologi yang terus berkembang pesat, tinja yang semula dianggap tidak bermanfaat kini bisa diolah menjadi sumber energi yang cukup potensial. Biogas menjadi sebuah langkah inovatif dan alternatif dari semakin langka dan mahalnya bahan bakar minyak. Rupanya, teori fisika tentang hukum kekekalan energi juga berlaku pada tinja. Pernyataan, ‘energi yang dikeluarkan sama dengan energi yang diterima’ sangatlah tepat. Hanya saja, tinggal bagaimana manusia mencari secara kreatif mencari solusinya.

Teknologi kian hari kian berkembang. Kini, sistem sanitasi komunal bukan lagi sebatas mengolah air limbah agar tidak lagi mengancam air tanah. Tapi juga dapat mengubah tinja dan urine menjadi sumber energi alternatif ramah lingkungan, yaitu biogas. Di beberapa tempat, biogas telah sebagai sumber energi alternatif itu. Dari energi biogas yang dihasilkan terbukti cukup untuk kebutuhan sehari-hari warga. Efeknya, masyarakat tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli minyak tanah ataupun mencari kayu bakar di hutan.

Hanya saja, di daerah perkotaan pembangunan infrastruktur sanitasi komunal masih jarang ditemukan. Apalagi yang mengolahnya menjadi biogas. Fakta yang harus dihadapi adalah ketersediaan lahan di kawasan permukiman padat penduduk di perkotaan. Di kota besar, khususnya di permukiman padat penduduk sulit ditemui lahan yang cukup luas yang ‘rela’ digali dan dibangun sebuah septic tank raksasa. Merelokasi rumah penduduk pun bukan sebuah solusi yang paling tepat.Kondisi keterbatasan lahan ini ditambah dengan model perencanaan perkotaan di Indonesia yang masih acak-adut. Di pinggir-pinggir jalan yang ada di perkotaan terpendam berbagai macam jaringan infrastruktur, seperti telepon, air bersih, gas dan selokan air. Bisa dibayangkan ketika jaringan infrastruktur itu masih harus ditambah dengan pipa-pipa yang menghubungkan jamban di tiap-tiap rumah menuju ke IPAL.

Perbaikan sanitasi, dimulai dari mana?

Sistem sanitasi yang baik merupakan sebuah investasi jangka panjang bagi pembangunan indeks manusia Indonesia. Harus diakui, warga kelompok miskin yang tidak memiliki akses langsung terhadap air bersih mengeluarkan biaya lebih mahal daripada kelompok elite yang memiliki akses langsung terhadap air bersih.

Kalkulasi sederhana, di sebuah kampung di kawasan Surabaya timur, misalnya, setiap KK harus membeli dua jerigen air seharga 1.000 rupiah untuk kebutuhan makan dan minum. Sebulan mereka mengeluarkan 30.000 rupiah demi memenuhi kebutuhan air bersih hanya untuk makan dan minum. Sementara untuk MCK mereka masih menggunakan sumur komunal. Bandingkan dengan mereka yang memiliki akses pipa air bersih (PDAM) yang mengeluarkan biaya relatif sama untuk membayar air bersih untuk kebutuhan air konsumsi dan plus kebutuhan MCK.

Dalam posisi yang harus membayar lebih mahal itu, bukanlah jaminan bagi kelompok miskin untuk mendapatkan sebuah kondisi yang lebih sehat dan higinis. Karena mereka toh kondisi sanitasi mereka yang tidak pernah memadai cukup riskan untuk mencemari sumur yang mereka gunakan untuk MCK. Peluang masuknya e-coli si penyebab diare tetap besar. Dari paparan singkat di atas terlihat bahwa sanitasi berbasis individu sudah tidak lagi efektif. Dan solusi yang tersisa adalah sanitasi berbasis komunal. Sistem ini merupakan solusi praktis bagi permasalahan pengelolaan tinja yang efektif. Namun permasalahan tidak serta-merta berakhir ketika berdiri sebuah sistem pengelolaan limbah kolektif di suatu lokasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat juga menjadi salah satu faktor yang tak kalah penting dibanding pembangunan infrastruktur sanitasi berbasis komunal.

Tinja bukan lagi urusan privat, namun telah menjadi urusan publik. Pada akhirnya ketika sanitasi itu dijadikan sebagai persoalan publik, maka penyelesaiannya juga harus bisa mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum. Tentunya secara lebih khusus masyarakat miskin. Sanitasi yang baik sedikit banyak akan mengurangi angka diare di Indonesia. Semua demi mewujudkan Indonesia Sehat 2020.

, , , Comment, Notes

Leave a Comment