Negara Kalah dalam Kasus Lapindo

Ini adalah versi asli dari artikel yang dimuat di Kompas 8 Mei 2009 berjudul sama. Citasi: Novenanto, A. (2009) “Negara Kalah dalam Kasus Lapindo,” Harian Kompas (Mei 8). [Unduh versi pdf]


Di tengah riuhnya masa kampanye Pemilu 2009, Kamis (19/3) lalu sebagian korban lumpur Lapindo melakukan aksi menuntut hak mereka di ibu kota Jakarta. Para korban tersebut berniat untuk bertahan dan menginap di depan Istana Negara hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima mereka. Namun, Jumat (20/3) dini hari, pihak kepolisian mengangkut paksa para korban dalam truk dan bus untuk dikembalikan ke kantor YLBHI (Kompas, 21/03/09)

Bukan pertama kalinya korban lumpur Lapindo ‘mengungsi’ ke Jakarta. Usaha ini merupakan salah satu tindakan untuk menarik perhatian publik luas. Dan memang benar, kali ini berita demonstrasi para korban lumpur mampu menyita perhatian publik yang jenuh dengan pemberitaan seputar kampanye Pemilu 2009.

Para korban ke Jakarta kali ini dipicu sikap Lapindo yang merevisi janjinya untuk melunasi sisa 80 persen pembelian aset tanah dan bangunan pada ribuan korban lumpur, akhir Februari lalu. Dengan alasan kondisi keuangan yang goyah akibat dampak krisis ekonomi global dan setelah melalui proses negosiasi yang cukup alot dengan korban, Lapindo menyatakan hanya mampu melakukan pembayaran secara cicilan sebesar 15 juta rupiah per-bulan per-berkas. Keputusan ini merupakan revisi atas ucapan Lapindo pada Desember 2008 lalu yang menyatakan akan melakukan pelunasan pembayaran secara cicilan sebesar 30 juta rupiah per-bulan per-berkas.

Mekanisme pembayaran macam itu dinilai banyak pihak, khususnya korban lumpur, sebagai pelanggaran atas kesepakatan awal seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 14/2006. Dalam Perpres itu, Lapindo diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran 80 persen paling lambat dua tahun sebelum masa kontrak para korban selesai, Desember 2008. Lapindo berdalih, perusahaan sedang dilanda krisis sebagai dampak dari resesi ekonomi global.

Respons warga korban pun beragam. Keberagaman ini didasarkan pada berbagai kepentingan yang berbeda, salah satunya terkait dengan disparitas kepemilikan aset tanah dan bangunan. Ada warga yang jumlah asetnya kecil sehingga mekanisme pembayaran dengan cara cicilan bukan menjadi masalah, karena dalam waktu singkat seluruh hak mereka akan lunas. Akan tetapi, tidak sedikit warga yang jumlah asetnya sangat besar, bahkan ada yang mencapai 5 milyar rupiah untuk satu berkas. Jika pembayaran ini dicicil 15 juta rupiah per-bulan, maka seluruh kerugiannya baru akan lunas setelah 25 tahun berjalan. Menariknya lagi, sampai saat ini, masih ada berkas yang uang muka 20 persennya belum lunas.

Fakta mengatakan bahwa usaha memberikan kompensasi/ganti-rugi korban lumpur tidak lebih dari sekadar usaha jual-beli aset (tanah dan bangunan). Penjualnya, warga korban luapan lumpur. Pembelinya, Lapindo. Penjual merasa ‘barang dagang’ mereka sudah diambil, berkas tanah sudah dipegang pembeli, bahkan ada dari mereka yang merasa diusir. Akan tetapi, si pembeli belum juga melakukan kewajiban, yaitu membayar barang sesuai dengan kontrak.

Hal penting yang jarang menjadi soroton publik adalah fakta bahwa saat ini, di Sidoarjo, sedang terjadi pemindahan status kepemilikan tanah dan bangunan dari individu ke korporat. Kepemilikan tanah oleh korporat jelas memunculkan pertanyaan besar. Banyak pihak mengatakan, tindakan ini melanggar hukum. Namun tak bisa dipungkiri, proses pemindahan status kepemilikan tanah itu diatur oleh hukum positif, yaitu Perpres 14/2006. Lapindo menyatakan mereka sudah mengeluarkan trilyunan rupiah untuk membayar uang muka ganti rugi itu, tapi belum jelas berapa luas tanah yang sudah/akan berpindah status kepemilikannya itu.

Lepas dari kenyataan itu, korban lumpur melihat krisis keuangan yang melanda Lapindo tersebut berdampak pada kejelasan nasib mereka. Terbesitlah ide untuk meminta dana talangan dari pemerintah pusat. Logika korban lumpur cukup sederhana. Lapindo tidak bisa melunasi ganti-rugi secara tepat waktu, sementara warga sangat membutuhkan uang kompensasi itu. Karenanya, warga meminta itikad baik pemerintah pusat untuk mau ‘meminjami’ Lapindo sejumlah uang untuk melunasi pembayaran ganti-rugi agar nasib mereka yang sudah telanjur menjadi korban tidak semakin terlunta-lunta menanti kepastian yang tak kunjung datang. Urusannya kemudian adalah pemerintah yang menagih ‘pinjaman’ itu pada Lapindo. Isu ini juga diusung perwakilan korban lumpur yang pergi ke Jakarta pada Februari 2009 lalu. Namun, pemerintah mengatakan tidak memiliki uang untuk menalangi tunggakan Lapindo kepada para korban tersebut.

***

Satu alasan utama yang menjadi penyelesaian korban lumpur Lapindo ini adalah masih belum jelasnya status hukum luapan lumpur di Sidoarjo. Apakah lumpur itu bencana akibat kesalahan teknologi? Ataukah bencana alam? Davies et al. (2008) memang mengatakan bahwa gempa Jogja (26/5/06) bukanlah pemicu lumpur, karena sebelumnya telah terjadi gempa-gempa lain (yang lebih besar di sekitar wilayah Sidoarjo) namun tidak terjadi luapan lumpur. Bahkan gempa Jogja juga tidak memunculkan semburan lumpur di wilayah lain yang berpotensi serupa. Akan tetapi, Davies juga tidak bisa mengatakan bahwa luapan lumpur adalah 100 persen murni akibat kesalahan pengeboran.

Ketidakjelasan status hukum ini berdampak pada siapakah yang sebenarnya bertanggung jawab penuh atas kasus Lapindo ini. Apakah pemerintah pusat, jika ini diputuskan sebagai bencana alam? Ataukah Lapindo, jika keputusannya adalah bencana akibat teknologi? Memang sulit untuk menelusuri ulang terjadinya luapan lumpur itu, karena semua bukti sudah terbenam dalam lumpur. Akan tetapi, penanganan bencana yang dimunculkan akibat luapan lumpur itu tidak bisa hanya menunggu kepastian status hukum. Yang perlu diingat, pembayaran ganti-rugi pada korban adalah satu dari sekian banyak problem yang muncul akibat luapan lumpur tersebut. Salah satunya, adalah tentang pembangunan kembali (relokasi) infrastruktur transportasi utama di Jawa Timur, yang adalah jalur penghubung utama Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya dengan wilayah-wilayah industri di sekitarnya (Malang, Pasuruan, Pandaan, Jember dan Banyuwangi), serta Bali dan Nusa Tenggara. Tak bisa dipungkiri, Pelabuhan Surabaya adalah pintu keluar, sekaligus pintu masuk barang dan jasa tidak hanya bagi wilayah-wilayah tersebut, namun juga Indonesia bagian timur (Dick 2005).

Pada kasus Lapindo ini posisi negara selalu buram. Sikap permisif yang diberikan negara pada Lapindo, yang selalu mengingkari regulasi penanganan dampak lumpur di Sidoarjo, menunjukkan lemahnya posisi tawar negara atas korporat. Negara tak berkutik pada apa yang diinginkan korporat. Negara diharuskan mendukung dan memenuhi kebutuhan korporat, sekalipun itu harus mengorbankan rakyat. Semuanya atas kepentingan bersama. Namun, ketika korporat merugi, rakyatlah yang harus menanggung beban kerugian itu. Saat ini, kerugian yang dialami oleh korporat (Lapindo) akibat krisis keuangan ditanggung oleh korban lumpur. Dengan menunggak pembayaran ganti-rugi, sebenarnya Lapindo sedang menumpuk hutangnya (yang tanpa bunga) pada para korban lumpur.

Yang dibutuhkan korban lumpur saat ini adalah ketegasan dari negara sebagai institusi yang menjamin hak-hak warga negaranya. Ketika negara sudah tidak bisa lagi menjamin itu, siapakah yang bisa?

Malang, 27 Maret 2009
, , , Comment, Notes

Leave a Comment