Menelusuri Jejak-Jejak Luberan Lumpur Lapindo

Artikel ini adalah versi asli dari yang dimuat di Kompas Jatim, 22 Mei 2010 berjudul sama. [Unduh versi pdf]


Di berbagai daerah peringatan empat tahun semburan lumpur (29 Mei) digelar. Pada 7-10 Mei 2010, misalnya, Komunitas Taring Padi dan Lafadl di Yogyakarta menggelar penggalangan dana untuk karnaval seni “Bercermin dalam Lumpur” yang akan dilangsungkan Sabtu (29/5) ini di tanggul lumpur (Kompas, 12/5). Di Jakarta, Sabtu (14/5), Komunitas Instituta menggelar aksi dengan tuntutannya pemenuhan hak atas penghidupan yang ditenggelamkan oleh lumpur (Kompas, 17/5).

Di tengah hingar-bingar berbagai peringatan tersebut, penulis melihat suatu agenda penting yang perlu dilakukan pemerintah dalam kasus Lapindo ini, yaitu melakukan revisi peta area terdampak tertanggal 22 Maret 2007 yang saat ini masih digunakan. Setelah lebih dari tiga tahun sejak peta itu dibuat sudah banyak terjadi perubahan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Pemerintah perlu menelusuri secara teliti jejak-jejak yang sudah dan akan ditimbulkan oleh lumpur sebelum merevisi peta area terdampak itu. Problem utamanya adalah sikap pemerintah yang hanya menggunakan indikator kerusakan fisik (tanah dan bangunan). Padahal tak bisa dipungkiri, kerusakan fisik yang terjadi berimplikasi pada perubahan sosial dan gangguan ekologi.

Selama ini, jumlah kompensasi yang diterima korban ditentukan berdasarkan luas tanah dan/atau bangunan yang dimilikinya. Semakin besar tanah dan/atau bangunan yang masuk dalam peta terdampak, semakin besar uang kompensasi yang diterima. Semakin kecil tanah dan/atau bangunan, semakin kecil pula uang kompensasinya. Pemerintah beranggapan membeli tanah dan/atau bangunan akan mengatasi masalah sosial yang dihadapi warga terdampak. Asumsi ini kerap meleset karena tingkat kebencanaan seseorang atau suatu komunitas tidak cukup hanya diukur dari kepemilikan materi dari para korban, tapi juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomi-politik/ekologis dalam insiden ini (Oliver-Smith, 1999).

Penerima Malinowski Award 1994, Michael Cernea (2000), melihat landlessness (kehilangan tanah) hanyalah salah satu indikator saja dalam program rehabilitasi korban pemindahan paksa. Masih ada variabel lain yang harus diperhitungkan untuk menelusuri jejak-jejak lumpur. Variabel pertama, masalah homelessness (kehilangan rumah) yang dimaksudkan bukan rusaknya rumah fisik (house), tapi hilangnya suasana nyaman ketika berada “di rumah” (at home), khususnya bagi korban perempuan dan anak-anak. Pemerintah perlu menjamin hunian yang layak bagi para warga yang terpaksa pindah, tidak cukup dengan memberikan uang pindah (Rp 500.000) dan uang kontrak rumah dua tahun (lima juta rupiah).

Variabel kedua, pemerintah perlu menghitung jumlah warga terdampak yang kehilangan pekerjaan (joblessness) dalam bencana ini. Mulai dari petani yang sawahnya terendam lumpur atau saluran irigasinya tertutup lumpur. Karyawan di-PHK akibat pabriknya tutup/bangkrut serta pengusaha industri kecil-menengah yang terus merugi. Petani tambak di pesisir timur Sidoarjo, ditambah nelayan di Selat Madura. Tentu, masih banyak kluster ekonomi lain yang potensial terdampak di sekitar Porong yang bisa digali lebih dalam. Variabel ketiga, pemerintah perlu mempertimbangan kemungkinan marjinalisasi atau pemiskinan struktural akibat aset-aset produksi yang rusak dan pekerjaan yang hilang. Variabel keempat, hilangnya kesempatan anak-anak untuk mengalami pendidikan yang layak. Anak-anak harus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak seharusnya dialami pada usianya saat ini.

Variabel kelima, pemerintah juga perlu menghitung peningkatan masalah kesehatan maupun gangguan psikis. Lumpur yang mengandung logam berat (Kadmium (Cd), Kromium (Cr) dan Timbal (Pb)) dan sejumlah senyawa lain sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, selain juga potensial merusak keanekaragaman hayati (biodiversity). Variabel keenam, gangguan ekosistem tersebut akan berdampak pada masalah kerawanan pangan karena matinya biota sungai/laut. Sementara itu, sumber air bersih di daerah sekitar tanggul semakin sulit diperoleh akibat rusaknya air tanah.

Variabel ketujuh, pemerintah perlu menghitung kerugian akibat hilangnya properti publik. Relokasi urat nadi perekonomian (jalan raya dan rel), misalnya, membutuhkan biaya yang tidak kecil. Pada satu sisi, banyaknya gelembung gas (bubble) yang muncul di kawasan Jalan Raya Porong dan rel kereta, munculnya semburan-semburan lumpur baru, dan amblesnya (collapse) wilayah di sekitar semburan lumpur utama semakin mengancam urat nadi Jalan Raya Porong dan rel kereta. Namun, pada sisi lain, jalur alternatif tidak bisa melayani kendaraan berat, truk dan bus. Pembangunan jalur arteri baru masih terkendala masalah pembebasan lahan. Semenjak jalan tol ditutup total, Jalan Raya Porong menjadi tulang punggung jalur transportasi penghubung Surabaya (Pelabuhan Tanjung Perak) dengan kawasan industri di Jawa Timur bagian Timur dan Selatan. Properti publik yang rusak bukan hanya jalan arteri dan rel, tapi juga jalan kampung, tempat bermain, kantor pemerintahan, pasar, balai desa, sekolah, pos ronda, tempat ibadah dan tempat pemakaman umum.

Variabel kedelapan, masalah disartikulasi sosial warga terdampak untuk menyuarakan kepentingan akibat dari hilangnya ruang publik (public space). Disartikulasi warga juga diakibatkan oleh beberapa media massa dan jurnalis yang terkooptasi oleh kepentingan industri-industri besar.

Melihat jejak-jejak lumpur tersebut, penulis memandang peran pemerintah sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar warga terdampak, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi, sebelum bicara pemenuhan hak tersebut pemerintah perlu memberikan kejelasan status hukum insiden ini, khususnya posisi Lapindo. Jangan sampai pemenuhan hak-hak dasar warga terdampak terabaikan hanya karena tidak adanya kepastian tentang siapa pihak yang bertanggungjawab dalam bencana ini. Di sinilah, sebenarnya, loyalitas, pelayanan dan keberpihakan pemerintah atas rakyat sedang diuji.

, , , Comment, Notes

Leave a Comment